Simalungun -aktual-news.id
Hotbinson Damanik, Kepala Dinas (Kadis) PUTR Simalungun hingga kini masih memilih bungkam tanpa memberi keterangan, atas sejumlah kerusakan pada titik proyek yang dibiayai APBD Simalungun TA 2025.
Meski pernah menunjukkan komitmen tegasnya atas kerusakan pada rekontruksi jalan di Desa Maligas Tongah sekira November 2025 silam yang dikerjakan CV. Raka Rape, namun diduga kuat ’Gentar’ terhadap rekanan lain nya.
Layaknya bermain sirkus, dengan melakukan tambal sulam pada sejumlah retakan/patahan jalan yang dikerjakan oleh beberapa rekanan tertentu, aksi tersebut justru diduga mendapatkan RESTU dari Bupati Simalungun. Terbukti masih banyak nya ditemui tambal sulam kerusakan yang terdapat di Kecamatan Tanah Jawa, Hatonduhan, Huta Bayu Raja, serta Jawa Maraja Bahjambi (02/02).
Kuatnya dugaan konspirasi mengarah Dinas PUTR Simalungun dan Rekanan terkait—ada apa dibalik perjanjian kontrak kerja?, mungkinkah kongkalikong lebih ’Solid dan Kokoh’ dari pada Pelayanan?.
*Ultimatum Lembaga Dan Masyarakat*
Brando Nadeak, salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Tanah Jawa sekaligus Ketua DPC LSM Somasi Simalungun mengungkapkan pendapatnya ketika ditanyai perihal tersebut, dirinya menganggap jika hal ini merupakan perilaku negatif yang seharusnya tidak dipelihara ditubuh instansi Pemerintahan Kabupaten Simalungun.
”Patut kita menduga jika dalam hal ini Dinas PUTR Simalungun dan rekanan tertentu melakukan konspirasi atas sejumlah kegiatan APBD TA. 2025”, ungkap Brando Nadeak.
”Akan kita konfirmasi langsung Bupati Simalungun saat kunjungan kerja nya ke Dapil ini, bila perlu masyarakat juga akan kita himbau agar mempertanyakan langsung kepada beliau. Karena itu hak nya rakyat, dan berasal dari pajak rakyat, bukan kepentingan segelintir oknum”, tegas Ketua LSM Somasi.
”Kami tidak terima pak proyek negara ditambal sulam seperti ini pak, terkesan tidak menghormati masyarakat sekitar. Ini kan berasal dari uang rakyat, ya kalau rusak dibongkar aja, diperbaiki ulang”, kesal seorang warga Nagori Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa.
Bupati Simalungun, DR. H. Anton Saragih hingga kini masih memilih bungkam, meskipun telah dikonfirmasi berulang kali melalui selulernya terkait perihal tersebut. (Tim)